Tag: jaminan produk halal

Cara Membuat Manual SJPH untuk Usaha Kecil-Menengah

Sertifikasi Reguler·

Kalau Anda sedang mengurus sertifikat halal, cepat atau lambat Anda akan bertemu dengan satu istilah yang terasa asing: manual SJPH. Banyak pelaku usaha kecil menganggap ini dokumen rumit khusus pabrik besar, padahal usaha rumahan pun perlu menyusunnya. Artikel ini membahas cara membuat manual SJPH secara bertahap, dengan bahasa yang mudah dipahami meski Anda baru pertama kali dengar istilah ini.

Apa Itu SJPH dan Kenapa Usaha Kecil Perlu Punya Manualnya

SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal adalah sistem yang wajib disusun dan dijalankan pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Bukan sekali dibuat lalu selesai, tapi terus dijalankan selama usaha beroperasi dan produk dijual.

Manual SJPH adalah dokumen tertulis yang merangkum sistem tersebut: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana bahan dipilih, bagaimana proses produksi dijaga agar tetap halal, dan bagaimana masalah ditangani kalau muncul. Dokumen ini menjadi bukti bahwa kehalalan produk Anda bukan cuma klaim, tapi dikelola dengan sistem yang jelas.

Bagi usaha mikro dan kecil yang mengambil jalur self declare, manual SJPH tetap diperlukan meski bentuknya bisa lebih sederhana dibanding usaha yang menempuh jalur reguler. Pendamping PPH biasanya akan membantu Anda menyesuaikan bentuknya sesuai skala usaha.

Cara Membuat Manual SJPH: Langkah Awal Sebelum Menulis

Sebelum menulis dokumennya, ada beberapa hal yang perlu Anda petakan dulu. Langkah ini penting supaya manual yang Anda buat benar-benar mencerminkan cara kerja usaha Anda, bukan sekadar salin-tempel dari contoh orang lain.

  • Daftar semua bahan baku yang dipakai, termasuk bahan tambahan seperti perisa, pewarna, atau bahan penolong.
  • Alur proses produksi dari bahan datang sampai produk siap dijual.
  • Siapa saja yang terlibat dalam proses produksi dan siapa yang akan ditunjuk mengawasinya.
  • Kondisi dapur atau tempat produksi, termasuk apakah bercampur dengan produksi non-halal.

Pemetaan ini juga membantu Anda mengenali titik kritis halal, yaitu tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal, misalnya bahan turunan hewani yang tidak jelas sumbernya, alkohol, atau kontaminasi silang dengan bahan non-halal. Manual SJPH yang baik harus secara eksplisit menyebutkan titik-titik ini dan cara mengendalikannya. Kalau Anda belum familier dengan konsep ini, ada baiknya membaca dulu Titik Kritis yang Otomatis Menggugurkan Jalur Self Declare agar tidak salah langkah sejak awal.

Isi Minimal yang Wajib Ada dalam Manual SJPH

Tidak ada satu format baku yang harus disalin persis, tapi ada beberapa unsur yang idealnya selalu ada dalam manual SJPH Anda. Berikut gambaran umumnya.

1. Kebijakan Halal

Bagian ini berisi pernyataan tertulis dari pemilik usaha bahwa perusahaan berkomitmen menjaga kehalalan produk secara konsisten. Ringkas saja, tapi harus jelas dan ditandatangani pemilik.

2. Struktur Tanggung Jawab

Sebutkan siapa yang bertanggung jawab mengawasi jalannya SJPH. Untuk usaha yang menempuh jalur reguler, biasanya ada Penyelia Halal, yaitu orang yang ditunjuk perusahaan untuk mengawasi proses produk halal di internal perusahaan. Ini berbeda dari pendamping (P3H) yang berasal dari luar perusahaan dan mendampingi UMK pada jalur self declare.

3. Daftar Bahan dan Status Kehalalannya

Cantumkan setiap bahan, dari mana asalnya, dan bagaimana Anda memastikan bahan itu halal, misalnya lewat sertifikat halal pemasok atau dokumen pendukung lain.

4. Prosedur Produksi yang Menjaga Kehalalan

Jelaskan urutan proses produksi dan langkah pengendalian di setiap titik kritis yang sudah Anda petakan sebelumnya. Termasuk bagaimana Anda mencegah campur aduk dengan bahan atau alat yang berisiko.

5. Prosedur Bila Terjadi Penyimpangan

Tuliskan apa yang akan dilakukan kalau suatu waktu ditemukan bahan yang meragukan atau proses yang menyimpang dari rencana. Ini menunjukkan sistem Anda bukan sekadar formalitas di atas kertas.

Cara Membuat Manual SJPH Sesuai Jalur Sertifikasi Anda

Isi dan kedalaman manual SJPH biasanya menyesuaikan jalur sertifikasi yang Anda tempuh. Berikut perbedaan umumnya.

Aspek Jalur Self Declare Jalur Reguler
Peruntukan UMK dengan produk berisiko rendah dan proses sederhana Usaha di luar kriteria self declare, termasuk bahan berisiko atau proses kompleks
Pendampingan Wajib didampingi Pendamping PPH Diperiksa oleh LPH
Kedalaman manual Umumnya lebih ringkas, disesuaikan pendamping Lebih terstruktur mengikuti kerangka wajib

Untuk usaha yang wajib menempuh jalur reguler, manual SJPH harus mengikuti kerangka yang lebih ketat. Anda bisa mempelajari kerangkanya lebih detail di Sistem Jaminan Produk Halal: Kerangka Wajib Jalur Reguler. Sementara usaha rumahan yang dapurnya masih menyatu dengan keperluan pribadi sebaiknya membaca dulu Self Declare Halal Usaha Rumahan: Dapur Nyatu Boleh atau Tidak sebelum menuliskan bagian proses produksi di manual Anda.

Kesalahan Umum saat Menyusun Manual SJPH

Banyak pelaku usaha kecil terjebak pada kesalahan yang sebenarnya mudah dihindari. Berikut yang paling sering ditemui.

  • Menyalin manual usaha lain mentah-mentah. Setiap usaha punya bahan dan proses berbeda, manual yang asal salin justru bisa menyesatkan saat diperiksa.
  • Menulis manual tapi tidak pernah dijalankan. SJPH harus jadi kebiasaan kerja sehari-hari, bukan sekadar dokumen arsip.
  • Lupa memperbarui saat ada perubahan bahan. Sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah, dan wajib diperbarui bila ada perubahan. Ada kewajiban pelaporan bila terjadi perubahan bahan, jadi manual SJPH Anda juga perlu ikut diperbarui.
  • Tidak melibatkan orang yang benar-benar memegang proses produksi. Manual yang dibuat sendiri oleh pemilik tanpa melibatkan tim produksi sering tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Menu yang berubah-ubah tiap hari, misalnya pada usaha katering, juga sering membuat pelaku usaha bingung cara mendokumentasikannya dalam manual SJPH. Kalau usaha Anda seperti ini, ada pembahasan khusus di Self Declare Halal Katering Harian: Menu Berubah Tiap Hari, Gimana.

Menjalankan Manual SJPH Setelah Dibuat

Membuat dokumennya hanya separuh jalan. Manual SJPH baru punya arti kalau benar-benar dipakai sebagai panduan kerja sehari-hari, bukan sekadar disimpan untuk keperluan administrasi pengajuan.

Beberapa kebiasaan sederhana yang membantu menjalankan SJPH secara konsisten:

  • Cek ulang bahan baru sebelum dipakai, sesuai prosedur yang tertulis di manual.
  • Catat bila ada perubahan pemasok atau bahan, sekecil apa pun.
  • Ingatkan tim produksi secara berkala soal titik kritis yang perlu mereka jaga.
  • Siapkan diri untuk pemeriksaan, baik oleh Pendamping PPH pada jalur self declare maupun auditor pada jalur reguler.

Bila usaha Anda menempuh jalur reguler, ada baiknya juga memahami bagaimana auditor bekerja dan apa yang mereka periksa, supaya manual SJPH yang Anda susun benar-benar siap diuji di lapangan. Baca selengkapnya di Auditor Halal: Tugas, Kewenangan, dan Apa yang Mereka Periksa serta Proses Audit Halal di Lokasi Produksi: Tahap demi Tahap. Untuk usaha yang jadwal auditnya sudah dekat, ceklis persiapan di Persiapan Audit Sertifikasi Halal: Ceklis H-7 untuk Pelaku Usaha juga sangat membantu.

Siapa yang Bisa Membantu Anda Menyusun Manual SJPH

Anda tidak harus menyusun manual SJPH sendirian. Pada jalur self declare, Pendamping PPH yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH akan mendampingi Anda merumuskan dokumen ini sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pendamping juga membantu Anda mengenali titik kritis yang mungkin luput dari perhatian sendiri.

Pengajuan sertifikat halal, termasuk kelengkapan dokumen seperti manual SJPH, nantinya diproses melalui SIHALAL, sistem informasi halal milik BPJPH. Pastikan NIB usaha Anda sudah siap karena umumnya menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikat halal.

Kapan Sebaiknya Mulai Menyusun Manual SJPH

Idealnya, manual SJPH mulai disusun sejak awal Anda berniat mengajukan sertifikasi, bukan mendadak menjelang audit atau verifikasi. Menyusunnya lebih awal memberi Anda waktu untuk benar-benar menjalankan sistemnya dan memperbaiki bagian yang masih lemah sebelum diperiksa.

Bila usaha Anda memenuhi kriteria UMK, jangan lupa juga cek program SEHATI, program fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH untuk pelaku UMK. Kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala, jadi menyiapkan manual SJPH lebih awal juga membuat Anda lebih siap saat kuota dibuka.

Kalau Anda merasa masih bingung memulai dari mana atau ingin memastikan manual SJPH usaha Anda benar-benar sesuai kondisi lapangan, tidak ada salahnya didampingi langsung oleh pihak yang berpengalaman. Anda bisa melihat pilihan pendampingan sertifikasi halal yang tersedia di halaman biaya dan paket untuk menemukan opsi yang paling sesuai dengan skala usaha Anda.

Tugas dan Fungsi BPJPH dalam Jaminan Produk Halal

Regulasi Halal·

Kalau Anda sedang mengurus sertifikat halal, nama BPJPH pasti berulang kali muncul. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil bingung: BPJPH itu sebenarnya lembaga apa, dan apa bedanya dengan MUI yang selama ini identik dengan urusan halal? Memahami tugas dan fungsi BPJPH akan membantu Anda tahu ke mana harus mengajukan, siapa yang memeriksa, dan siapa yang akhirnya menerbitkan sertifikat.

Artikel ini mengupas peran BPJPH secara sederhana, dari dasar hukumnya sampai bagaimana ia bekerja sama dengan lembaga lain dalam ekosistem jaminan produk halal. Tujuannya satu: agar Anda tidak lagi bingung dan bisa mengurus sertifikat halal dengan lebih tenang.

Apa Itu BPJPH?

BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Agama RI dan dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sejak UU ini berlaku, urusan sertifikasi halal di Indonesia tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan diatur dalam satu sistem yang terpusat.

Ketentuan dalam UU JPH kemudian mengalami penyesuaian lewat UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), yang antara lain memperkenalkan jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare khusus bagi usaha mikro dan kecil. Perubahan ini membuat proses sertifikasi halal lebih ramah bagi pelaku usaha kecil yang produknya berisiko rendah.

Tugas dan Fungsi BPJPH secara Umum

Secara garis besar, tugas dan fungsi BPJPH mencakup penyelenggaraan sertifikasi halal dari hulu ke hilir. BPJPH bukan sekadar penerbit dokumen, melainkan pengelola seluruh ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Beberapa peran utamanya meliputi:

  • Menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah dinyatakan halal.
  • Menetapkan dan mengelola label halal Indonesia yang berlaku secara nasional.
  • Mengelola sistem informasi halal (SIHALAL) sebagai kanal resmi pengajuan dan pemantauan sertifikasi.
  • Melakukan registrasi dan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
  • Melakukan registrasi terhadap Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) beserta jaringan Pendamping PPH di bawahnya.
  • Menyelenggarakan program fasilitasi seperti SEHATI untuk mendukung pelaku UMK.

Dengan cakupan tugas seluas itu, wajar bila BPJPH disebut sebagai pusat kendali ekosistem jaminan produk halal, bukan sekadar salah satu pemain di dalamnya.

BPJPH, MUI, dan LPH: Siapa Mengerjakan Apa

Salah satu kebingungan paling umum adalah soal pembagian peran antara BPJPH, MUI, dan LPH. Padahal ketiganya punya fungsi yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Berikut gambaran sederhananya.

Lembaga Peran Utama
BPJPH Menerima permohonan, mengelola SIHALAL, menerbitkan sertifikat dan label halal
MUI Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa
LPH Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk pada jalur reguler

Jadi urutannya kurang lebih begini: produk diperiksa (untuk jalur reguler oleh LPH), kehalalannya ditetapkan lewat sidang fatwa MUI, lalu BPJPH yang menerbitkan sertifikatnya. Sejak era BPJPH, label halal yang berlaku di kemasan produk adalah label halal Indonesia terbitan BPJPH, bukan lagi label yang dikeluarkan lembaga lain seperti sebelumnya.

Peran BPJPH dalam Jalur Self Declare dan Jalur Reguler

Salah satu fungsi BPJPH yang paling terasa langsung oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah pengelolaan dua jalur sertifikasi: self declare dan jalur reguler. Keduanya punya syarat dan alur berbeda, dan BPJPH yang menentukan produk mana masuk kategori mana.

Self declare adalah jalur pernyataan pelaku usaha, khusus untuk UMK dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi sederhana. Jalur ini wajib didampingi oleh Pendamping PPH yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH. Bila usaha Anda berjualan online lewat sistem reseller atau dropship, ada baiknya memahami dulu apakah reseller dan dropshipper perlu sertifikat halal sendiri sebelum menentukan jalur yang tepat.

Sementara itu, jalur reguler wajib ditempuh oleh usaha di luar kriteria self declare, termasuk yang menggunakan bahan berisiko atau proses produksi yang lebih kompleks. Pada jalur ini, pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang telah terakreditasi, sebelum akhirnya BPJPH menerbitkan sertifikatnya berdasarkan hasil penetapan MUI.

BPJPH sebagai Pengelola SIHALAL

Semua proses pengajuan sertifikat halal, baik jalur self declare maupun jalur reguler, dilakukan melalui SIHALAL — sistem informasi halal milik BPJPH. Sistem ini menjadi kanal resmi tempat Anda mengunggah dokumen, memantau status pengajuan, hingga mengunduh sertifikat setelah terbit.

Sebagai pengelola SIHALAL, BPJPH bertanggung jawab memastikan sistem ini berjalan transparan dan bisa diakses pelaku usaha di seluruh Indonesia. Salah satu syarat yang biasanya diminta saat mengajukan lewat SIHALAL adalah NIB (Nomor Induk Berusaha), yang menjadi identitas legalitas usaha Anda.

BPJPH dan Program SEHATI untuk UMK

BPJPH juga menyelenggarakan program SEHATI, yaitu fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku UMK. Program ini hadir untuk meringankan beban biaya sertifikasi bagi usaha kecil, meski perlu dicatat bahwa kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala.

Bila Anda pelaku usaha mikro atau kecil, ada baiknya rutin memantau pengumuman resmi BPJPH melalui SIHALAL untuk mengetahui kapan pendaftaran SEHATI dibuka. Sambil menunggu kuota tersedia, Anda tetap bisa mempersiapkan dokumen usaha dan menyusun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana agar proses pengajuan nanti berjalan lebih cepat.

Mengapa Memahami Fungsi BPJPH Penting bagi Pelaku Usaha

Memahami tugas dan fungsi BPJPH bukan sekadar pengetahuan teori. Ini membantu Anda tahu ke mana harus mengadu bila ada kendala, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan berapa lama estimasi proses berjalan sesuai jalur yang dipilih.

Pemahaman ini juga penting karena kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap per kelompok produk, dimulai dari kelompok makanan dan minuman, lalu menyusul kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan. Bila usaha Anda bergerak di sektor food and beverage, simak juga ulasan soal produk apa saja yang harus punya sertifikat halal dan risiko jika terlambat agar Anda tidak ketinggalan tenggat.

Perlu diingat, tanggal pemberlakuan wajib untuk tiap kelompok produk beberapa kali disesuaikan pemerintah. Jangan berpegang pada informasi lama — selalu cek pengumuman resmi langsung di SIHALAL agar Anda tidak salah langkah.

Titik Kritis Halal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha

Dalam proses sertifikasi, BPJPH dan LPH akan memperhatikan titik kritis halal — tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Contohnya bahan turunan hewani yang tidak jelas sumbernya, kandungan alkohol, atau risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal di dapur produksi.

Bila usaha Anda bergerak di bidang restoran, hotel, atau katering, titik kritis ini bisa lebih kompleks karena melibatkan banyak proses dan bahan sekaligus. Anda bisa mempelajari lebih lanjut soal sertifikasi halal hotel dan katering dari lingkup dapur hingga layanan, atau bila usaha Anda berbentuk waralaba, simak juga kewajiban halal restoran waralaba dan siapa yang harus mengurus, pusat atau cabang.

Menjaga Sertifikat Tetap Berlaku

Fungsi BPJPH tidak berhenti setelah sertifikat terbit. Sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Bila ada perubahan bahan atau proses produksi, Anda wajib melaporkannya dan memperbarui sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sinilah pentingnya menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten, bukan hanya saat pengajuan awal. Bagi usaha yang sudah memiliki karyawan, biasanya ditunjuk seorang Penyelia Halal dari internal perusahaan untuk mengawasi proses produk halal sehari-hari, sebagai pelengkap peran Pendamping PPH yang mendampingi dari luar perusahaan.

Tidak Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal

Meski BPJPH mengelola ekosistem sertifikasi secara luas, bukan berarti semua jenis produk otomatis wajib bersertifikat halal. ada kategori produk tertentu yang berada di luar ruang lingkup kewajiban ini. Agar tidak salah kaprah, simak dulu produk yang tidak wajib sertifikat halal dan batas ruang lingkupnya sebelum Anda memutuskan langkah pengurusan.

Kalau Anda masih merasa proses ini rumit, sebenarnya tidak sesulit bayangan banyak orang. Simak juga panduan Halal Itu Mudah dan Panduan Lengkap Sertifikasi Halal untuk gambaran langkah demi langkah yang lebih runtut.

Rangkuman: BPJPH sebagai Poros Ekosistem Jaminan Produk Halal

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa tugas dan fungsi BPJPH sangat luas: dari menerbitkan sertifikat dan label halal, mengelola SIHALAL, mengawasi LPH dan LP3H, hingga menyelenggarakan program fasilitasi seperti SEHATI. BPJPH menjadi poros yang menghubungkan pelaku usaha, MUI, LPH, dan pendamping halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Bagi Anda pelaku usaha mikro dan kecil, memahami peran BPJPH ini akan membuat proses pengurusan sertifikat halal terasa jauh lebih jelas dan tidak lagi membingungkan. Kalau Anda masih ragu harus mulai dari mana atau jalur mana yang cocok untuk usaha Anda, jangan ragu berkonsultasi. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu lewat layanan konsultasi halal gratis agar langkah Anda mengurus sertifikat halal jadi lebih terarah.

Sertifikat Halal dan SNI: Beda Fungsi dan Manfaatnya

Regulasi Halal·

Anda mungkin pernah bingung: usaha sudah punya label SNI di kemasan, masih perlu sertifikat halal juga? Pertanyaan ini wajar, sebab keduanya sama-sama terlihat seperti “stempel resmi” yang menandakan produk aman dan layak dijual. Padahal, sertifikat halal dan SNI mengatur hal yang sama sekali berbeda, diterbitkan oleh lembaga yang berbeda, dan punya konsekuensi hukum yang berbeda pula bagi usaha Anda.

Memahami perbedaan ini penting, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sedang menyiapkan legalitas produk. Salah kaprah soal ini bisa membuat Anda mengurus dokumen yang salah, atau merasa sudah aman padahal kewajiban sebenarnya belum terpenuhi. Artikel ini akan mengurainya satu per satu dengan bahasa yang sederhana.

Sertifikat Halal dan SNI: Dua Hal yang Sering Tertukar

Sertifikat halal dan SNI memang sama-sama berupa dokumen resmi yang menyertai sebuah produk. Tapi tujuannya berbeda. Sertifikat halal menjamin produk memenuhi syarat kehalalan menurut syariat Islam, sementara SNI (Standar Nasional Indonesia) menjamin produk memenuhi standar mutu, keamanan, atau teknis tertentu yang berlaku secara nasional.

Dengan kata lain, SNI bicara soal “apakah produk ini memenuhi standar kualitas dan keselamatan”, sedangkan sertifikat halal bicara soal “apakah produk ini boleh dikonsumsi atau digunakan menurut syariat Islam”. Sebuah produk bisa saja sudah ber-SNI tapi belum tentu halal, dan sebaliknya, produk bisa halal tapi belum tentu wajib ber-SNI.

Dasar Hukum dan Lembaga yang Berbeda

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian sebagian ketentuannya diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), yang berada di bawah Kementerian Agama RI.

Proses penetapan kehalalan produknya sendiri dilakukan lewat sidang fatwa MUI, baru kemudian BPJPH yang menerbitkan sertifikatnya. Sejak era BPJPH, label halal yang berlaku di Indonesia adalah label halal Indonesia terbitan BPJPH, bukan label dari lembaga lain.

SNI berada di jalur yang sama sekali terpisah, dengan badan standardisasi nasional sebagai otoritasnya. Karena payung hukum dan lembaga penerbitnya berbeda, proses pengajuan, dokumen, dan alur pemeriksaan keduanya pun tidak bisa disatukan atau saling menggantikan.

Fungsi dan Cakupan yang Tidak Sama

Sertifikat halal berfokus pada kehalalan bahan, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi produk. Ada istilah titik kritis halal, yaitu tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal, misalnya bahan turunan hewani yang tidak jelas sumbernya, alkohol, atau kontaminasi silang dengan bahan non-halal. Pelaku usaha wajib mengidentifikasi dan mengendalikan titik-titik ini lewat Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dijalankan secara berkelanjutan.

SNI, di sisi lain, umumnya berfokus pada aspek teknis seperti keamanan penggunaan, ketahanan bahan, atau spesifikasi mutu produk tertentu. Cakupannya bisa sangat teknis dan berbeda-beda tergantung jenis produknya, sementara sertifikat halal punya cakupan yang konsisten: kehalalan dari hulu ke hilir.

Sama-sama soal Kepercayaan, Beda Manfaat bagi Usaha

Baik sertifikat halal maupun SNI sama-sama berfungsi membangun kepercayaan konsumen. Bedanya, sertifikat halal menjawab kebutuhan konsumen muslim yang menjadi mayoritas pasar Indonesia, sekaligus memenuhi kewajiban hukum yang kini berlaku bertahap per kelompok produk — kelompok makanan dan minuman didahulukan, disusul kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan pada tahap berikutnya. Untuk tanggal pastinya, sebaiknya Anda mengecek pengumuman resmi BPJPH karena jadwalnya beberapa kali disesuaikan pemerintah. Anda bisa membaca lebih lanjut soal produk apa saja yang harus punya sertifikat halal dan risiko jika terlambat.

SNI lebih banyak berperan sebagai penanda mutu dan keamanan teknis, dan pada beberapa kategori produk tertentu sifatnya bisa wajib, tergantung regulasi teknis yang mengaturnya. Karena fungsi dan dasar hukumnya berbeda, keduanya sebaiknya dilihat sebagai dua legalitas yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Jangan Sampai Salah Kaprah dengan Legalitas Lain

Sertifikat halal dan SNI hanyalah dua dari sekian banyak dokumen legalitas yang mungkin perlu Anda urus. Ada juga izin edar BPOM untuk produk pangan olahan dan obat tertentu, PIRT untuk industri rumah tangga, serta NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas legalitas usaha yang umumnya menjadi syarat pengajuan sertifikat halal.

Supaya tidak bingung mana yang harus diurus lebih dulu, Anda bisa menyimak pembahasan soal beda sertifikat halal dan izin edar BPOM serta sertifikat halal vs PIRT, mana dulu yang harus diurus UMK. Masing-masing dokumen ini punya fungsi hukum sendiri, dan biasanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan satu sama lain.

Bagaimana Usaha Mikro dan Kecil Mengurus Sertifikat Halal

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), UU Cipta Kerja membuka jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare. Jalur ini hanya berlaku untuk UMK dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha yang mengambil jalur ini wajib didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH.

Sementara itu, usaha dengan bahan berisiko atau proses produksi yang lebih kompleks wajib menempuh jalur reguler, yaitu pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi. Seluruh pengajuan, baik self declare maupun reguler, diajukan dan dipantau lewat SIHALAL, sistem informasi halal milik BPJPH.

Untuk meringankan beban biaya UMK, BPJPH juga membuka program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan kuota terbatas yang dibuka secara berkala. Soal siapa yang berwenang mengawasi seluruh proses ini, Anda bisa membaca siapa yang mengawasi kewajiban halal dan bagaimana caranya.

Berlaku Selama Produk Tidak Berubah, Bukan Sekali Urus Selesai

Satu hal yang sering luput dari perhatian pelaku usaha: sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Begitu ada perubahan bahan baku atau proses produksi, Anda wajib melaporkannya dan memperbarui sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ini berbeda dari anggapan “sudah punya sertifikat, urusan selesai selamanya”. Justru di sinilah pentingnya SJPH dijalankan secara konsisten, bukan hanya saat pengajuan awal, tapi terus-menerus selama usaha berjalan. Kalau Anda merasa masih ada waktu longgar karena masa transisi, ada baiknya membaca dulu soal masa transisi wajib halal UMK dan apa arti penundaan bagi usaha Anda.

Ringkasan Perbedaan Sertifikat Halal dan SNI

Aspek Sertifikat Halal SNI
Fokus utama Kehalalan bahan dan proses produksi Standar mutu, keamanan, atau teknis produk
Dasar hukum UU JPH dan perubahannya lewat UU Cipta Kerja Regulasi standardisasi nasional
Lembaga penerbit BPJPH (penetapan kehalalan lewat sidang fatwa MUI) Badan standardisasi nasional
Sistem pengajuan SIHALAL Jalur pengajuan standardisasi tersendiri
Sifat Wajib bertahap per kelompok produk Wajib atau sukarela, tergantung kategori produk

Jangan Sampai Usaha Anda Tertinggal karena Salah Paham

Memahami beda sertifikat halal dan SNI bukan sekadar soal pengetahuan, tapi soal menghindari kesalahan yang bisa berdampak pada legalitas usaha Anda. Kalau Anda merasa proses ini masih rumit, Anda tidak sendirian — banyak pelaku UMK yang mengalami hal serupa di awal. Anda bisa membaca lebih dulu ulasan ringan soal halal itu mudah atau menyimak panduan lengkap sertifikasi halal untuk gambaran menyeluruh sebelum memulai.

Yang penting diingat, sertifikat halal dan SNI bukan dua dokumen yang bersaing, melainkan dua legalitas dengan fungsi berbeda yang bisa saling melengkapi tergantung jenis usaha Anda. Langkah paling aman adalah mengecek langsung kebutuhan usaha Anda ke sumber resmi, alih-alih menebak-nebak sendiri.

Kalau Anda masih ragu harus mulai dari mana, atau ingin memastikan usaha Anda mengambil jalur yang tepat antara self declare dan reguler, jangan ragu memanfaatkan konsultasi halal gratis bersama pendamping Litera Halal Center. Tim pendamping akan membantu Anda memetakan kebutuhan sertifikasi sesuai kondisi usaha, tanpa perlu bingung sendirian.

Sanksi Administratif JPH: dari Teguran ke Penarikan Produk

Regulasi Halal·

Anda baru saja dengar istilah “sanksi administratif” saat mengurus sertifikat halal, lalu jadi was-was? Wajar. Sanksi administratif jaminan produk halal memang nyata, tapi bukan sesuatu yang tiba-tiba menimpa usaha Anda tanpa peringatan. Ada tahapan yang harus dilalui, dan pada dasarnya sanksi ini dirancang untuk mendorong pelaku usaha patuh, bukan untuk mempersulit.

Artikel ini membahas apa itu sanksi administratif dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH), siapa yang berisiko terkena, bagaimana urutan penerapannya secara umum, dan yang lebih penting: bagaimana caranya usaha Anda tidak sampai ke sana.

Apa Itu Sanksi Administratif Jaminan Produk Halal?

Sanksi administratif jaminan produk halal adalah tindakan yang dapat dikenakan pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban di bidang jaminan produk halal. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian sebagian ketentuannya diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Perlu digarisbawahi, sanksi administratif berbeda dari sanksi pidana. Sanksi administratif sifatnya lebih ke koreksi dan pembinaan — mendorong pelaku usaha memperbaiki kepatuhannya — meskipun pada tahap tertentu dampaknya bisa cukup serius bagi operasional usaha, misalnya sampai produk ditarik dari peredaran.

Dasar Hukum yang Mengaturnya

UU JPH mewajibkan produk yang beredar di Indonesia — mulai dari makanan dan minuman, lalu menyusul kelompok produk lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan — untuk bersertifikat halal, kecuali produk yang memang dinyatakan tidak halal dan mencantumkan keterangan tersebut. Kewajiban ini diberlakukan bertahap per kelompok produk, dan jadwal pastinya beberapa kali disesuaikan pemerintah, jadi sebaiknya Anda selalu mengecek pengumuman resmi BPJPH atau memantau langsung lewat SIHALAL untuk kepastian tanggalnya.

UU Cipta Kerja kemudian menambahkan jalur baru yang lebih ringan bagi usaha mikro dan kecil, yaitu jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare. Meski prosesnya lebih sederhana dibanding jalur reguler yang memakai pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kewajiban dasarnya tetap sama: produk harus bersertifikat halal sebelum beredar, dan proses produksinya harus dijaga lewat Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang berjalan konsisten.

Siapa Saja yang Berisiko Kena Sanksi?

Sanksi administratif bukan hanya untuk usaha besar. Justru pelaku usaha mikro dan kecil perlu ekstra hati-hati karena sering menganggap urusan sertifikasi halal sebagai “nanti saja” atau “belum sempat”. Beberapa kelompok yang berisiko:

  • Pelaku usaha yang produknya sudah wajib bersertifikat halal sesuai tahapan kelompok produknya, tapi belum mengurus sertifikasi sama sekali.
  • Pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal, tapi mengganti bahan baku atau proses produksi tanpa melaporkannya.
  • Pelaku usaha yang mencantumkan label halal padahal sertifikatnya sudah tidak berlaku karena ada perubahan signifikan pada produk.
  • Pelaku usaha produk tidak halal yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal padahal wajib melakukannya.

Kalau Anda belum yakin produk Anda termasuk kategori mana, artikel Aturan Keterangan Tidak Halal: Kapan Produk Wajib Mencantumkannya bisa membantu Anda memetakan posisi usaha Anda lebih dulu.

Urutan Sanksi Administratif: dari Teguran hingga Penarikan Produk

Prinsip umum penegakan sanksi administratif jaminan produk halal bersifat berjenjang. Artinya, pelaku usaha tidak langsung “dihukum berat” begitu ditemukan pelanggaran. Ada ruang untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, sebelum tindakan yang lebih tegas diambil.

Tahap Sifat Tindakan Yang Sebaiknya Anda Lakukan
Teguran tertulis Peringatan awal atas temuan ketidaksesuaian Segera pelajari poin yang ditegur dan siapkan perbaikan
Permintaan tindakan korektif Pelaku usaha diminta memperbaiki dokumen, proses, atau SJPH Lakukan perbaikan sesuai arahan dan konsultasikan bila bingung
Tindakan administratif lanjutan Bisa berupa pembatasan hingga pembekuan status sertifikat Hubungi BPJPH atau pendamping untuk klarifikasi dan penyelesaian
Penarikan produk dari peredaran Langkah tegas bila pelanggaran tidak kunjung diperbaiki Hentikan peredaran produk bermasalah dan lakukan perbaikan menyeluruh

Perlu Anda catat, rincian teknis tiap tahap — termasuk berapa lama waktu yang diberikan untuk memperbaiki diri di tiap tahap — diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksana dan bisa disesuaikan dari waktu ke waktu. Untuk kepastian mekanismenya, selalu cek langsung melalui SIHALAL atau kanal resmi BPJPH, bukan dari sumber tidak resmi.

Yang terpenting untuk Anda pahami: semakin cepat sebuah teguran direspons dengan perbaikan nyata, semakin kecil kemungkinan usaha Anda naik ke tahap sanksi yang lebih berat.

Pelanggaran yang Paling Sering Memicu Sanksi

Dari pengalaman mendampingi banyak pelaku UMK, beberapa pemicu ini paling sering muncul dan sebenarnya bisa dicegah sejak awal:

  • Tidak melapor perubahan bahan. Sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Begitu ada perubahan bahan baku, Anda wajib melaporkannya — bukan diam-diam melanjutkan produksi dengan bahan baru.
  • SJPH hanya di atas kertas. Banyak usaha punya dokumen Sistem Jaminan Produk Halal, tapi praktiknya di lapangan tidak konsisten dijalankan, terutama di titik kritis halal seperti penanganan bahan turunan hewani atau risiko kontaminasi silang.
  • Terlambat mengikuti tahapan wajib. Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap per kelompok produk. Pelaku usaha yang menunda-nunda sering baru sadar setelah batas waktu kelompok produknya lewat.
  • Salah memilih jalur sertifikasi. Produk dengan bahan atau proses yang sebenarnya berisiko dipaksakan lewat jalur self declare yang seharusnya hanya untuk produk berisiko rendah.

Untuk gambaran lebih lengkap soal kelompok produk yang segera masuk tahap wajib, Anda bisa membaca Wajib Halal Oktober 2026: Produk Apa Saja yang Harus Punya Sertifikat Halal & Risiko Jika Terlambat.

Cara Menghindari Sanksi Administratif Sejak Awal

Kabar baiknya, mencegah sanksi administratif jaminan produk halal jauh lebih mudah dan murah dibanding menanganinya setelah teguran datang. Beberapa langkah dasar yang bisa Anda mulai sekarang:

  • Pastikan usaha Anda sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat dasar pengajuan sertifikasi halal.
  • Kenali dulu jalur mana yang sesuai — self declare untuk produk berisiko rendah dengan bahan yang sudah jelas kehalalannya, atau jalur reguler bila produk Anda lebih kompleks.
  • Susun dan jalankan SJPH secara konsisten, bukan sekadar dokumen formalitas.
  • Tunjuk penyelia halal di internal usaha Anda untuk mengawasi proses produk halal sehari-hari.
  • Manfaatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH, terutama bila Anda mengambil jalur self declare.

Jika Anda masih meraba-raba dari mana harus mulai, panduan Panduan Lengkap Sertifikasi Halal dan artikel Halal Itu Mudah bisa jadi titik awal yang baik sebelum Anda mengambil langkah berikutnya.

Langkah Jika Usaha Anda Sudah Menerima Teguran

Kalau usaha Anda terlanjur menerima teguran tertulis, jangan panik dan jangan diabaikan. Berikut langkah yang sebaiknya segera Anda ambil:

  1. Baca isi teguran secara menyeluruh — catat poin spesifik apa yang dianggap tidak sesuai.
  2. Pantau status pengajuan dan riwayat sertifikat Anda langsung di SIHALAL, jangan mengandalkan informasi dari pihak ketiga yang tidak jelas sumbernya.
  3. Segera lakukan perbaikan pada poin yang ditegur, baik itu dokumen SJPH, pelaporan perubahan bahan, maupun kepatuhan label.
  4. Bila bingung menerjemahkan istilah teknis dalam teguran tersebut, konsultasikan ke pendamping halal terpercaya agar tidak salah langkah.

Merespons teguran dengan cepat dan tepat adalah cara paling realistis untuk mencegah eskalasi ke tahap sanksi yang lebih berat, termasuk penarikan produk dari peredaran.

Mengurus sertifikasi halal dan menjaga kepatuhan memang bisa terasa membingungkan bila dikerjakan sendirian, apalagi di tengah kesibukan menjalankan usaha. Anda tidak perlu menghadapinya sendiri — ajukan konsultasi halal gratis bersama pendamping Litera Halal Center untuk membantu memetakan status usaha Anda dan langkah paling tepat agar terhindar dari sanksi administratif.

PP 42/2024 Jaminan Produk Halal: Apa yang Berubah untuk UMK

Regulasi Halal·

Kalau Anda pelaku usaha mikro atau kecil yang sedang mengurus sertifikat halal, mendengar istilah PP 42 tahun 2024 halal mungkin langsung bikin was-was: apakah ini aturan baru yang mengubah seluruh proses dari awal, atau sekadar penyesuaian teknis di tingkat pelaksanaan? Kabar baiknya, dasar hukum utama Anda tidak berubah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang sebagian ketentuannya diubah lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), tetap menjadi payung utama seluruh aturan sertifikasi halal di Indonesia. PP 42/2024 berada di bawah payung itu, sebagai peraturan pelaksana yang mempertegas cara kerja lembaga dan mekanisme yang sudah lebih dulu ada.

Artikel ini merangkum posisi PP tersebut dalam kerangka regulasi halal, dan yang lebih penting, apa yang perlu Anda ketahui sebagai pelaku UMK, tanpa harus membaca dokumen hukum yang tebal.

PP 42 Tahun 2024 Halal: Di Mana Posisinya dalam Regulasi?

Struktur regulasi jaminan produk halal di Indonesia berjenjang. Di puncaknya ada UU JPH, yang menetapkan prinsip besar: semua produk yang beredar di Indonesia pada dasarnya wajib bersertifikat halal, dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama sebagai penerbit sertifikatnya. UU Cipta Kerja kemudian mengubah sebagian ketentuan UU JPH itu, salah satunya dengan memperkenalkan jalur pernyataan pelaku usaha alias self declare khusus bagi usaha mikro dan kecil.

Di bawah level undang-undang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang mengatur detail teknis: bagaimana lembaga-lembaga terkait bekerja, bagaimana mekanisme pengajuan dijalankan, dan hal-hal operasional lain. PP 42/2024 termasuk dalam rangkaian aturan pelaksana tersebut. Karena sifatnya teknis dan rincian di dalamnya bisa disesuaikan mengikuti kebutuhan pelaksanaan di lapangan, cara paling aman untuk memastikan ketentuan yang berlaku saat ini adalah mengecek langsung lewat SIHALAL atau kanal resmi BPJPH, bukan mengandalkan info yang berseliweran di media sosial. Kalau Anda ingin memahami dulu kerangka besarnya, silakan baca UU Jaminan Produk Halal: Isi Pokok yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha.

Yang Tidak Berubah: UMK Tetap Bisa Pakai Jalur Self Declare

Salah satu kekhawatiran terbesar pelaku UMK saat mendengar ada aturan baru adalah takut jalur yang selama ini memudahkan mereka ikut berubah. Sejauh mengacu pada kerangka besar UU JPH dan perubahannya, jalur self declare masih menjadi jalur yang tersedia bagi UMK dengan kriteria tertentu: produk berisiko rendah, bahan yang kehalalannya sudah jelas, dan proses produksi yang sederhana.

Usaha di luar kriteria itu, misalnya yang menggunakan bahan berisiko atau proses produksi yang kompleks, tetap harus menempuh jalur reguler lewat pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Perbedaan dua jalur ini penting Anda pahami sejak awal, supaya tidak salah memilih dan membuang waktu. Kalau Anda belum yakin produk Anda masuk kategori mana, artikel Panduan Lengkap Sertifikasi Halal bisa jadi titik awal yang baik.

Peran Pendamping PPH dan LP3H Semakin Sentral

Jalur self declare bukan berarti Anda mengurus semuanya sendirian. Setiap UMK yang mengambil jalur ini wajib didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang terdaftar melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan BPJPH. Pendamping inilah yang membantu Anda memetakan bahan, proses produksi, sampai memastikan pernyataan yang Anda ajukan sudah sesuai kriteria.

Penting dibedakan: Pendamping PPH berasal dari luar perusahaan Anda, berbeda dengan Penyelia Halal yang justru ditunjuk oleh perusahaan sendiri untuk mengawasi proses produk halal secara internal. Bagi UMK yang umumnya sibuk mengurus operasional harian dan awam soal regulasi, kehadiran pendamping dari LP3H menjadi jembatan supaya proses self declare tidak salah langkah. Litera Halal Center sendiri adalah lembaga pendamping proses produk halal yang aktif membuka jalur kemitraan dan pembekalan bagi calon Pendamping PPH.

SEHATI: Peluang Sertifikasi Halal Gratis yang Masih Terbuka

Bagi UMK yang khawatir soal biaya, pemerintah lewat BPJPH menyediakan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) khusus untuk pelaku UMK. Kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala, jadi Anda perlu memantau pengumuman resminya agar tidak kehabisan kesempatan. Soal komponen biaya di luar program ini, besaran tarifnya diatur terpisah dan dapat berubah, jadi selalu cek langsung di SIHALAL sebelum Anda mengambil keputusan berdasarkan info yang belum tentu terbaru.

Untuk memahami cara memanfaatkan program ini secara maksimal, Anda bisa membaca Panduan Sertifikasi Halal Gratis 2026.

Titik Kritis Halal yang Wajib Anda Perhatikan

Baik Anda mengambil jalur self declare maupun reguler, memahami titik kritis halal adalah bekal yang tidak bisa dilewatkan. Titik kritis halal adalah tahap atau bahan dalam proses produksi Anda yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Beberapa contoh umum:

  • Bahan turunan hewani yang sumbernya tidak jelas, misalnya gelatin, lemak, atau kaldu dari pemasok yang tidak transparan.
  • Penggunaan alkohol dalam bahan tambahan atau perisa, yang perlu dipastikan statusnya.
  • Kontaminasi silang, misalnya alat produksi yang juga dipakai untuk bahan non-halal, atau penyimpanan yang bercampur.

Pendamping PPH Anda akan membantu memetakan titik-titik ini secara spesifik sesuai jenis usaha Anda, karena setiap produk punya titik kritis yang berbeda-beda.

SJPH: Komitmen Berkelanjutan, Bukan Sekali Selesai

Banyak pelaku usaha mengira sertifikat halal adalah “sekali urus, selesai selamanya”. Padahal, sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan proses produksinya tidak berubah. Begitu ada perubahan bahan baku atau proses, Anda punya kewajiban melaporkannya, dan dalam kondisi tertentu sertifikat perlu diperbarui.

Untuk menjaga konsistensi ini, setiap pelaku usaha wajib menyusun dan menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu sistem internal yang memastikan kehalalan produk terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat pengajuan sertifikat. Bagi UMK, SJPH bisa disusun sederhana sesuai skala usaha, tapi tetap harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar dokumen di atas kertas.

Kewajiban Bersertifikat Halal Berlaku Bertahap per Kelompok Produk

Satu hal yang penting dipahami: kewajiban bersertifikat halal tidak diberlakukan serentak untuk semua jenis produk. Pemerintah menerapkannya bertahap per kelompok, dengan kelompok makanan dan minuman didahulukan, sementara kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan menyusul pada tahap berikutnya.

Tanggal pastinya beberapa kali disesuaikan pemerintah, jadi daripada berpegang pada informasi yang mungkin sudah usang, selalu cek pengumuman resmi terbaru dari BPJPH. Jika usaha Anda bergerak di kelompok makanan dan minuman, Anda bisa membaca lebih lanjut di Wajib Halal Oktober 2026: Produk Apa Saja yang Harus Punya Sertifikat Halal & Risiko Jika Terlambat agar tidak terlambat mempersiapkan diri.

Langkah Praktis UMK Menghadapi Penyesuaian Aturan

Daripada pusing mengikuti setiap perubahan aturan pelaksana satu per satu, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan sekarang:

  • Pastikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Anda sudah terbit, karena ini umumnya menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikat halal.
  • Petakan bahan baku dan proses produksi Anda, sekaligus catat mana yang berpotensi jadi titik kritis halal.
  • Kenali dulu apakah usaha Anda memenuhi kriteria self declare atau harus lewat jalur reguler.
  • Gandeng Pendamping PPH yang terdaftar resmi lewat LP3H, alih-alih mencoba mengurus semuanya sendiri tanpa panduan.
  • Pantau SIHALAL dan pengumuman resmi BPJPH secara berkala, terutama menjelang tahapan kewajiban untuk kelompok produk Anda.

Jika Anda ingin gambaran yang lebih ringkas dan tidak teknis soal keseluruhan proses ini, artikel Halal Itu Mudah bisa membantu Anda melihat gambaran besarnya tanpa istilah yang membingungkan.

Regulasi memang terus disempurnakan, tapi Anda tidak perlu menghadapinya sendirian. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu Anda memahami posisi usaha Anda dalam aturan yang berlaku, memilih jalur yang tepat, sampai menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yuk, manfaatkan konsultasi halal gratis bersama pendamping kami sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.