Banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengira PIRT dan sertifikat halal adalah dokumen yang sama, atau cukup punya salah satu saja. Padahal, memahami beda sertifikat halal dan PIRT itu penting supaya Anda tidak salah langkah dan usaha Anda tetap legal di mata hukum. Artikel ini akan menjelaskan fungsi masing-masing dokumen, dan mana yang sebaiknya Anda urus lebih dulu.
Kalau Anda sedang merintis usaha makanan atau minuman rumahan, dua istilah ini pasti sering muncul saat mengurus izin. Sekilas terlihat mirip karena sama-sama berupa “sertifikat” yang menempel di kemasan produk. Namun keduanya diterbitkan oleh lembaga berbeda, mengatur hal berbeda, dan punya dasar hukum yang berbeda pula.
Apa Itu PIRT dan Untuk Apa Fungsinya
PIRT adalah izin produksi pangan skala rumah tangga yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Izin ini menjadi bukti bahwa produk pangan Anda diproduksi dengan cara yang memenuhi standar keamanan pangan dan layak beredar di masyarakat.
Fokus utama PIRT adalah keamanan pangan: kebersihan proses produksi, kelayakan tempat usaha, dan cara penanganan bahan baku. PIRT tidak berbicara soal status halal atau haram suatu produk, karena memang bukan itu ranahnya.
Apa Itu Sertifikat Halal dan Siapa yang Menerbitkannya
Sertifikat halal adalah bukti resmi bahwa produk, bahan, dan proses produksinya telah memenuhi kriteria kehalalan. Dasar hukumnya adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian sebagian ketentuannya diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023.
Sertifikat ini diterbitkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berada di bawah Kementerian Agama RI. Status kehalalan produk itu sendiri ditetapkan melalui sidang fatwa MUI, sementara BPJPH yang menerbitkan sertifikatnya. Jadi, sertifikat halal menjawab pertanyaan “apakah produk ini halal”, bukan sekadar “apakah produk ini aman diproduksi”.
Beda Sertifikat Halal dan PIRT: Perbandingan Singkat
Supaya lebih mudah dipahami, berikut perbandingan dasarnya. Perlu diingat, tabel ini hanya menyoroti perbedaan fungsi, bukan urutan wajib mengurus karena itu akan dibahas terpisah.
| Aspek | PIRT | Sertifikat Halal |
|---|---|---|
| Fokus utama | Keamanan dan kelayakan produksi pangan | Kehalalan bahan dan proses produksi |
| Penerbit | Dinas kesehatan setempat | BPJPH |
| Dasar penetapan | Standar keamanan pangan rumahan | Sidang fatwa MUI, diterbitkan BPJPH |
| Cakupan usaha | Produksi pangan skala rumah tangga | Berlaku bertahap untuk produk makanan, minuman, dan kelompok produk lain |
Perbedaan ini juga sering tertukar dengan izin edar BPOM. Kalau Anda ingin memahami bedanya lebih dalam, silakan baca Beda Sertifikat Halal dan Izin Edar BPOM, Jangan Sampai Tertukar.
Mana Dulu yang Harus Diurus UMK: PIRT atau Sertifikat Halal?
Pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan pelaku usaha. Jawaban singkatnya: keduanya sama-sama penting, tapi biasanya PIRT diurus lebih dulu karena menjadi bagian dari legalitas dasar produksi pangan Anda.
Alasannya sederhana. PIRT berkaitan dengan kelayakan tempat dan proses produksi Anda secara umum, sementara sertifikat halal berkaitan dengan bahan dan proses dari sisi kehalalan. Idealnya, urutan yang dianjurkan adalah:
- Pastikan legalitas dasar usaha Anda, termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan lewat sistem perizinan berusaha, karena umumnya menjadi syarat pengajuan sertifikat halal.
- Urus PIRT agar proses produksi Anda diakui layak dan aman.
- Ajukan sertifikat halal, karena kewajiban ini sudah diberlakukan secara bertahap per kelompok produk, dan kelompok makanan-minuman termasuk yang didahulukan.
Namun begitu, tidak ada larangan mengurus keduanya secara bersamaan bila Anda punya waktu dan sumber daya. Yang penting, jangan menunda sertifikat halal karena menganggap PIRT saja sudah cukup. Untuk tahu kapan tepatnya kewajiban ini berlaku bagi produk Anda, Anda bisa membaca Wajib Halal Oktober 2026: Produk Apa Saja yang Harus Punya Sertifikat Halal & Risiko Jika Terlambat.
Kenapa UMK Tidak Boleh Anggap PIRT Sudah Cukup
Beberapa pelaku usaha berpikir, “produk saya sudah punya PIRT, berarti sudah aman dan legal.” Anggapan ini keliru karena PIRT dan sertifikat halal mengatur dua hal yang sama sekali berbeda.
Produk dengan PIRT bisa saja mengandung bahan yang status kehalalannya belum jelas, misalnya bahan turunan hewani tanpa sumber yang pasti, atau bersinggungan dengan risiko kontaminasi silang. Titik-titik kritis seperti ini tidak dicek dalam proses penerbitan PIRT, tapi menjadi perhatian utama dalam sertifikasi halal.
Selain itu, kewajiban bersertifikat halal punya konsekuensi hukum tersendiri jika diabaikan. Ada baiknya Anda memahami siapa yang mengawasi kepatuhan ini di lapangan lewat artikel Siapa yang Mengawasi Kewajiban Halal dan Bagaimana Caranya, serta tahapan sanksi yang berlaku lewat Sanksi Administratif JPH: Urutan Teguran hingga Penarikan Produk.
Jalur Sertifikasi Halal yang Bisa Dipilih UMK
Kabar baiknya, pemerintah menyediakan jalur yang relatif ringan bagi usaha mikro dan kecil. Jalur ini disebut self declare, yaitu jalur pernyataan pelaku usaha yang diperkenalkan lewat perubahan UU JPH oleh UU No. 6 Tahun 2023.
Self declare hanya berlaku untuk UMK dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi yang sederhana. Pelaku usaha yang mengambil jalur ini wajib didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH.
Jika produk Anda memakai bahan berisiko atau proses produksi yang lebih kompleks, jalur yang berlaku adalah jalur reguler, yaitu pemeriksaan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Ada pula program SEHATI, yaitu fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH untuk pelaku UMK, meskipun kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala sehingga Anda perlu memantau informasinya langsung di SIHALAL.
Menjaga Kehalalan Setelah Sertifikat Terbit
Punya sertifikat halal bukan berarti tugas Anda selesai. Anda tetap perlu menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) agar kehalalan produk terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat pengajuan.
Sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Jika ada perubahan bahan baku atau proses produksi, Anda wajib melaporkannya dan memperbarui sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Kelalaian dalam hal ini bisa berujung pada sanksi administratif.
Bagi usaha yang berskala lebih besar, biasanya ada Penyelia Halal, yaitu orang yang ditunjuk perusahaan untuk mengawasi proses produk halal secara internal. Perannya berbeda dari Pendamping PPH yang berasal dari luar perusahaan dan mendampingi proses pengajuan di jalur self declare.
Langkah Praktis Memulai Kedua Proses Ini
Supaya tidak bingung harus mulai dari mana, berikut ringkasan langkah yang bisa Anda ikuti sebagai pelaku UMK:
- Siapkan legalitas dasar usaha, termasuk NIB.
- Ajukan PIRT ke dinas kesehatan setempat untuk memastikan proses produksi Anda memenuhi standar keamanan pangan.
- Petakan titik kritis halal pada bahan baku dan proses produksi Anda.
- Ajukan sertifikat halal melalui SIHALAL, pilih jalur self declare atau reguler sesuai kriteria produk Anda.
- Susun dan jalankan SJPH agar kehalalan tetap terjaga setelah sertifikat terbit.
Kalau Anda ingin gambaran yang lebih mudah dicerna soal keseluruhan proses ini, silakan baca Halal Itu Mudah atau pelajari tahapannya lebih rinci di Panduan Lengkap Sertifikasi Halal.
Mengurus dua dokumen sekaligus memang terasa merepotkan, apalagi bila Anda juga harus mengurus operasional usaha sehari-hari. Namun dengan memahami beda sertifikat halal dan PIRT sejak awal, Anda bisa menyusun prioritas dan tidak salah langkah di kemudian hari.
Bila Anda masih ragu harus mulai dari mana atau khawatir usaha Anda belum memenuhi kriteria self declare, Anda tidak perlu menghadapinya sendirian. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu Anda memetakan langkah yang tepat lewat konsultasi halal gratis, tanpa perlu takut ribet.