Kalau Anda pelaku usaha mikro atau kecil yang sedang mengurus sertifikat halal, mendengar istilah PP 42 tahun 2024 halal mungkin langsung bikin was-was: apakah ini aturan baru yang mengubah seluruh proses dari awal, atau sekadar penyesuaian teknis di tingkat pelaksanaan? Kabar baiknya, dasar hukum utama Anda tidak berubah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang sebagian ketentuannya diubah lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), tetap menjadi payung utama seluruh aturan sertifikasi halal di Indonesia. PP 42/2024 berada di bawah payung itu, sebagai peraturan pelaksana yang mempertegas cara kerja lembaga dan mekanisme yang sudah lebih dulu ada.
Artikel ini merangkum posisi PP tersebut dalam kerangka regulasi halal, dan yang lebih penting, apa yang perlu Anda ketahui sebagai pelaku UMK, tanpa harus membaca dokumen hukum yang tebal.
PP 42 Tahun 2024 Halal: Di Mana Posisinya dalam Regulasi?
Struktur regulasi jaminan produk halal di Indonesia berjenjang. Di puncaknya ada UU JPH, yang menetapkan prinsip besar: semua produk yang beredar di Indonesia pada dasarnya wajib bersertifikat halal, dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama sebagai penerbit sertifikatnya. UU Cipta Kerja kemudian mengubah sebagian ketentuan UU JPH itu, salah satunya dengan memperkenalkan jalur pernyataan pelaku usaha alias self declare khusus bagi usaha mikro dan kecil.
Di bawah level undang-undang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang mengatur detail teknis: bagaimana lembaga-lembaga terkait bekerja, bagaimana mekanisme pengajuan dijalankan, dan hal-hal operasional lain. PP 42/2024 termasuk dalam rangkaian aturan pelaksana tersebut. Karena sifatnya teknis dan rincian di dalamnya bisa disesuaikan mengikuti kebutuhan pelaksanaan di lapangan, cara paling aman untuk memastikan ketentuan yang berlaku saat ini adalah mengecek langsung lewat SIHALAL atau kanal resmi BPJPH, bukan mengandalkan info yang berseliweran di media sosial. Kalau Anda ingin memahami dulu kerangka besarnya, silakan baca UU Jaminan Produk Halal: Isi Pokok yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha.
Yang Tidak Berubah: UMK Tetap Bisa Pakai Jalur Self Declare
Salah satu kekhawatiran terbesar pelaku UMK saat mendengar ada aturan baru adalah takut jalur yang selama ini memudahkan mereka ikut berubah. Sejauh mengacu pada kerangka besar UU JPH dan perubahannya, jalur self declare masih menjadi jalur yang tersedia bagi UMK dengan kriteria tertentu: produk berisiko rendah, bahan yang kehalalannya sudah jelas, dan proses produksi yang sederhana.
Usaha di luar kriteria itu, misalnya yang menggunakan bahan berisiko atau proses produksi yang kompleks, tetap harus menempuh jalur reguler lewat pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Perbedaan dua jalur ini penting Anda pahami sejak awal, supaya tidak salah memilih dan membuang waktu. Kalau Anda belum yakin produk Anda masuk kategori mana, artikel Panduan Lengkap Sertifikasi Halal bisa jadi titik awal yang baik.
Peran Pendamping PPH dan LP3H Semakin Sentral
Jalur self declare bukan berarti Anda mengurus semuanya sendirian. Setiap UMK yang mengambil jalur ini wajib didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang terdaftar melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan BPJPH. Pendamping inilah yang membantu Anda memetakan bahan, proses produksi, sampai memastikan pernyataan yang Anda ajukan sudah sesuai kriteria.
Penting dibedakan: Pendamping PPH berasal dari luar perusahaan Anda, berbeda dengan Penyelia Halal yang justru ditunjuk oleh perusahaan sendiri untuk mengawasi proses produk halal secara internal. Bagi UMK yang umumnya sibuk mengurus operasional harian dan awam soal regulasi, kehadiran pendamping dari LP3H menjadi jembatan supaya proses self declare tidak salah langkah. Litera Halal Center sendiri adalah lembaga pendamping proses produk halal yang aktif membuka jalur kemitraan dan pembekalan bagi calon Pendamping PPH.
SEHATI: Peluang Sertifikasi Halal Gratis yang Masih Terbuka
Bagi UMK yang khawatir soal biaya, pemerintah lewat BPJPH menyediakan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) khusus untuk pelaku UMK. Kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala, jadi Anda perlu memantau pengumuman resminya agar tidak kehabisan kesempatan. Soal komponen biaya di luar program ini, besaran tarifnya diatur terpisah dan dapat berubah, jadi selalu cek langsung di SIHALAL sebelum Anda mengambil keputusan berdasarkan info yang belum tentu terbaru.
Untuk memahami cara memanfaatkan program ini secara maksimal, Anda bisa membaca Panduan Sertifikasi Halal Gratis 2026.
Titik Kritis Halal yang Wajib Anda Perhatikan
Baik Anda mengambil jalur self declare maupun reguler, memahami titik kritis halal adalah bekal yang tidak bisa dilewatkan. Titik kritis halal adalah tahap atau bahan dalam proses produksi Anda yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Beberapa contoh umum:
- Bahan turunan hewani yang sumbernya tidak jelas, misalnya gelatin, lemak, atau kaldu dari pemasok yang tidak transparan.
- Penggunaan alkohol dalam bahan tambahan atau perisa, yang perlu dipastikan statusnya.
- Kontaminasi silang, misalnya alat produksi yang juga dipakai untuk bahan non-halal, atau penyimpanan yang bercampur.
Pendamping PPH Anda akan membantu memetakan titik-titik ini secara spesifik sesuai jenis usaha Anda, karena setiap produk punya titik kritis yang berbeda-beda.
SJPH: Komitmen Berkelanjutan, Bukan Sekali Selesai
Banyak pelaku usaha mengira sertifikat halal adalah “sekali urus, selesai selamanya”. Padahal, sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan proses produksinya tidak berubah. Begitu ada perubahan bahan baku atau proses, Anda punya kewajiban melaporkannya, dan dalam kondisi tertentu sertifikat perlu diperbarui.
Untuk menjaga konsistensi ini, setiap pelaku usaha wajib menyusun dan menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu sistem internal yang memastikan kehalalan produk terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat pengajuan sertifikat. Bagi UMK, SJPH bisa disusun sederhana sesuai skala usaha, tapi tetap harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
Kewajiban Bersertifikat Halal Berlaku Bertahap per Kelompok Produk
Satu hal yang penting dipahami: kewajiban bersertifikat halal tidak diberlakukan serentak untuk semua jenis produk. Pemerintah menerapkannya bertahap per kelompok, dengan kelompok makanan dan minuman didahulukan, sementara kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan menyusul pada tahap berikutnya.
Tanggal pastinya beberapa kali disesuaikan pemerintah, jadi daripada berpegang pada informasi yang mungkin sudah usang, selalu cek pengumuman resmi terbaru dari BPJPH. Jika usaha Anda bergerak di kelompok makanan dan minuman, Anda bisa membaca lebih lanjut di Wajib Halal Oktober 2026: Produk Apa Saja yang Harus Punya Sertifikat Halal & Risiko Jika Terlambat agar tidak terlambat mempersiapkan diri.
Langkah Praktis UMK Menghadapi Penyesuaian Aturan
Daripada pusing mengikuti setiap perubahan aturan pelaksana satu per satu, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan sekarang:
- Pastikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Anda sudah terbit, karena ini umumnya menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikat halal.
- Petakan bahan baku dan proses produksi Anda, sekaligus catat mana yang berpotensi jadi titik kritis halal.
- Kenali dulu apakah usaha Anda memenuhi kriteria self declare atau harus lewat jalur reguler.
- Gandeng Pendamping PPH yang terdaftar resmi lewat LP3H, alih-alih mencoba mengurus semuanya sendiri tanpa panduan.
- Pantau SIHALAL dan pengumuman resmi BPJPH secara berkala, terutama menjelang tahapan kewajiban untuk kelompok produk Anda.
Jika Anda ingin gambaran yang lebih ringkas dan tidak teknis soal keseluruhan proses ini, artikel Halal Itu Mudah bisa membantu Anda melihat gambaran besarnya tanpa istilah yang membingungkan.
Regulasi memang terus disempurnakan, tapi Anda tidak perlu menghadapinya sendirian. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu Anda memahami posisi usaha Anda dalam aturan yang berlaku, memilih jalur yang tepat, sampai menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yuk, manfaatkan konsultasi halal gratis bersama pendamping kami sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.