Kalau Anda sedang mengurus sertifikat halal, nama BPJPH pasti berulang kali muncul. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil bingung: BPJPH itu sebenarnya lembaga apa, dan apa bedanya dengan MUI yang selama ini identik dengan urusan halal? Memahami tugas dan fungsi BPJPH akan membantu Anda tahu ke mana harus mengajukan, siapa yang memeriksa, dan siapa yang akhirnya menerbitkan sertifikat.
Artikel ini mengupas peran BPJPH secara sederhana, dari dasar hukumnya sampai bagaimana ia bekerja sama dengan lembaga lain dalam ekosistem jaminan produk halal. Tujuannya satu: agar Anda tidak lagi bingung dan bisa mengurus sertifikat halal dengan lebih tenang.
Apa Itu BPJPH?
BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Agama RI dan dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sejak UU ini berlaku, urusan sertifikasi halal di Indonesia tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan diatur dalam satu sistem yang terpusat.
Ketentuan dalam UU JPH kemudian mengalami penyesuaian lewat UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), yang antara lain memperkenalkan jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare khusus bagi usaha mikro dan kecil. Perubahan ini membuat proses sertifikasi halal lebih ramah bagi pelaku usaha kecil yang produknya berisiko rendah.
Tugas dan Fungsi BPJPH secara Umum
Secara garis besar, tugas dan fungsi BPJPH mencakup penyelenggaraan sertifikasi halal dari hulu ke hilir. BPJPH bukan sekadar penerbit dokumen, melainkan pengelola seluruh ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Beberapa peran utamanya meliputi:
- Menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah dinyatakan halal.
- Menetapkan dan mengelola label halal Indonesia yang berlaku secara nasional.
- Mengelola sistem informasi halal (SIHALAL) sebagai kanal resmi pengajuan dan pemantauan sertifikasi.
- Melakukan registrasi dan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- Melakukan registrasi terhadap Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) beserta jaringan Pendamping PPH di bawahnya.
- Menyelenggarakan program fasilitasi seperti SEHATI untuk mendukung pelaku UMK.
Dengan cakupan tugas seluas itu, wajar bila BPJPH disebut sebagai pusat kendali ekosistem jaminan produk halal, bukan sekadar salah satu pemain di dalamnya.
BPJPH, MUI, dan LPH: Siapa Mengerjakan Apa
Salah satu kebingungan paling umum adalah soal pembagian peran antara BPJPH, MUI, dan LPH. Padahal ketiganya punya fungsi yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Berikut gambaran sederhananya.
| Lembaga | Peran Utama |
|---|---|
| BPJPH | Menerima permohonan, mengelola SIHALAL, menerbitkan sertifikat dan label halal |
| MUI | Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa |
| LPH | Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk pada jalur reguler |
Jadi urutannya kurang lebih begini: produk diperiksa (untuk jalur reguler oleh LPH), kehalalannya ditetapkan lewat sidang fatwa MUI, lalu BPJPH yang menerbitkan sertifikatnya. Sejak era BPJPH, label halal yang berlaku di kemasan produk adalah label halal Indonesia terbitan BPJPH, bukan lagi label yang dikeluarkan lembaga lain seperti sebelumnya.
Peran BPJPH dalam Jalur Self Declare dan Jalur Reguler
Salah satu fungsi BPJPH yang paling terasa langsung oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah pengelolaan dua jalur sertifikasi: self declare dan jalur reguler. Keduanya punya syarat dan alur berbeda, dan BPJPH yang menentukan produk mana masuk kategori mana.
Self declare adalah jalur pernyataan pelaku usaha, khusus untuk UMK dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi sederhana. Jalur ini wajib didampingi oleh Pendamping PPH yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH. Bila usaha Anda berjualan online lewat sistem reseller atau dropship, ada baiknya memahami dulu apakah reseller dan dropshipper perlu sertifikat halal sendiri sebelum menentukan jalur yang tepat.
Sementara itu, jalur reguler wajib ditempuh oleh usaha di luar kriteria self declare, termasuk yang menggunakan bahan berisiko atau proses produksi yang lebih kompleks. Pada jalur ini, pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang telah terakreditasi, sebelum akhirnya BPJPH menerbitkan sertifikatnya berdasarkan hasil penetapan MUI.
BPJPH sebagai Pengelola SIHALAL
Semua proses pengajuan sertifikat halal, baik jalur self declare maupun jalur reguler, dilakukan melalui SIHALAL — sistem informasi halal milik BPJPH. Sistem ini menjadi kanal resmi tempat Anda mengunggah dokumen, memantau status pengajuan, hingga mengunduh sertifikat setelah terbit.
Sebagai pengelola SIHALAL, BPJPH bertanggung jawab memastikan sistem ini berjalan transparan dan bisa diakses pelaku usaha di seluruh Indonesia. Salah satu syarat yang biasanya diminta saat mengajukan lewat SIHALAL adalah NIB (Nomor Induk Berusaha), yang menjadi identitas legalitas usaha Anda.
BPJPH dan Program SEHATI untuk UMK
BPJPH juga menyelenggarakan program SEHATI, yaitu fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku UMK. Program ini hadir untuk meringankan beban biaya sertifikasi bagi usaha kecil, meski perlu dicatat bahwa kuotanya terbatas dan dibuka secara berkala.
Bila Anda pelaku usaha mikro atau kecil, ada baiknya rutin memantau pengumuman resmi BPJPH melalui SIHALAL untuk mengetahui kapan pendaftaran SEHATI dibuka. Sambil menunggu kuota tersedia, Anda tetap bisa mempersiapkan dokumen usaha dan menyusun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana agar proses pengajuan nanti berjalan lebih cepat.
Mengapa Memahami Fungsi BPJPH Penting bagi Pelaku Usaha
Memahami tugas dan fungsi BPJPH bukan sekadar pengetahuan teori. Ini membantu Anda tahu ke mana harus mengadu bila ada kendala, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan berapa lama estimasi proses berjalan sesuai jalur yang dipilih.
Pemahaman ini juga penting karena kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap per kelompok produk, dimulai dari kelompok makanan dan minuman, lalu menyusul kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan. Bila usaha Anda bergerak di sektor food and beverage, simak juga ulasan soal produk apa saja yang harus punya sertifikat halal dan risiko jika terlambat agar Anda tidak ketinggalan tenggat.
Perlu diingat, tanggal pemberlakuan wajib untuk tiap kelompok produk beberapa kali disesuaikan pemerintah. Jangan berpegang pada informasi lama — selalu cek pengumuman resmi langsung di SIHALAL agar Anda tidak salah langkah.
Titik Kritis Halal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha
Dalam proses sertifikasi, BPJPH dan LPH akan memperhatikan titik kritis halal — tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Contohnya bahan turunan hewani yang tidak jelas sumbernya, kandungan alkohol, atau risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal di dapur produksi.
Bila usaha Anda bergerak di bidang restoran, hotel, atau katering, titik kritis ini bisa lebih kompleks karena melibatkan banyak proses dan bahan sekaligus. Anda bisa mempelajari lebih lanjut soal sertifikasi halal hotel dan katering dari lingkup dapur hingga layanan, atau bila usaha Anda berbentuk waralaba, simak juga kewajiban halal restoran waralaba dan siapa yang harus mengurus, pusat atau cabang.
Menjaga Sertifikat Tetap Berlaku
Fungsi BPJPH tidak berhenti setelah sertifikat terbit. Sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Bila ada perubahan bahan atau proses produksi, Anda wajib melaporkannya dan memperbarui sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sinilah pentingnya menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten, bukan hanya saat pengajuan awal. Bagi usaha yang sudah memiliki karyawan, biasanya ditunjuk seorang Penyelia Halal dari internal perusahaan untuk mengawasi proses produk halal sehari-hari, sebagai pelengkap peran Pendamping PPH yang mendampingi dari luar perusahaan.
Tidak Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal
Meski BPJPH mengelola ekosistem sertifikasi secara luas, bukan berarti semua jenis produk otomatis wajib bersertifikat halal. ada kategori produk tertentu yang berada di luar ruang lingkup kewajiban ini. Agar tidak salah kaprah, simak dulu produk yang tidak wajib sertifikat halal dan batas ruang lingkupnya sebelum Anda memutuskan langkah pengurusan.
Kalau Anda masih merasa proses ini rumit, sebenarnya tidak sesulit bayangan banyak orang. Simak juga panduan Halal Itu Mudah dan Panduan Lengkap Sertifikasi Halal untuk gambaran langkah demi langkah yang lebih runtut.
Rangkuman: BPJPH sebagai Poros Ekosistem Jaminan Produk Halal
Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa tugas dan fungsi BPJPH sangat luas: dari menerbitkan sertifikat dan label halal, mengelola SIHALAL, mengawasi LPH dan LP3H, hingga menyelenggarakan program fasilitasi seperti SEHATI. BPJPH menjadi poros yang menghubungkan pelaku usaha, MUI, LPH, dan pendamping halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Bagi Anda pelaku usaha mikro dan kecil, memahami peran BPJPH ini akan membuat proses pengurusan sertifikat halal terasa jauh lebih jelas dan tidak lagi membingungkan. Kalau Anda masih ragu harus mulai dari mana atau jalur mana yang cocok untuk usaha Anda, jangan ragu berkonsultasi. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu lewat layanan konsultasi halal gratis agar langkah Anda mengurus sertifikat halal jadi lebih terarah.