Anda pelaku usaha mikro atau kecil dan sedang mencari tahu apakah bisa mengurus sertifikat halal dengan cara yang lebih ringan? Pertanyaan itu wajar, sebab regulasi memang membedakan jalur pengurusan berdasarkan skala usaha. Memahami kriteria usaha mikro kecil halal sejak awal akan menghemat waktu Anda, sekaligus mencegah salah pilih jalur yang justru memperlambat proses sertifikasi.
Di artikel ini, kita akan membahas dasar hukumnya, siapa saja yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil dalam konteks sertifikasi halal, apa saja syarat yang menyertainya, dan bagaimana membedakannya dari usaha menengah-besar yang wajib menempuh jalur berbeda.
Dasar Hukum di Balik Kriteria Usaha Mikro Kecil Halal
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berpijak pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang inilah yang pertama kali menegaskan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia pada dasarnya wajib bersertifikat halal.
Ketentuan itu kemudian diubah sebagian oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Salah satu perubahan pentingnya: pemerintah membuka jalur pernyataan pelaku usaha, atau yang lebih dikenal sebagai self declare, khusus bagi usaha mikro dan kecil. Jalur ini dirancang agar UMK tidak perlu menempuh proses pemeriksaan yang sama beratnya dengan usaha besar.
Perubahan ini bukan berarti UMK bebas dari kewajiban sertifikasi. Justru sebaliknya — pemerintah ingin UMK tetap tersertifikasi, hanya dengan jalur yang lebih ringkas dan biaya yang lebih terjangkau, selama produknya memenuhi kriteria tertentu.
Kriteria Usaha Mikro Kecil Halal yang Bisa Pakai Self Declare
Tidak semua usaha berskala mikro atau kecil otomatis boleh menggunakan self declare. Regulasi menetapkan bahwa jalur ini hanya terbuka bagi UMK yang produknya memenuhi tiga ciri sekaligus:
- Berisiko rendah. Produk tidak berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau keselamatan konsumen bila terjadi kesalahan dalam prosesnya.
- Bahan baku yang sudah jelas kehalalannya. Bahan yang dipakai termasuk bahan yang statusnya tidak diragukan, bukan bahan turunan hewani atau bahan berisiko yang butuh penelusuran lebih dalam.
- Proses produksi sederhana. Tahapan pembuatan produk tidak rumit dan titik kritis halalnya mudah dikendalikan.
Ketiga syarat ini berlaku bersamaan. Jika salah satu tidak terpenuhi — misalnya bahan baku masih meragukan kehalalannya meski usahanya berskala mikro — maka usaha tersebut semestinya diarahkan ke jalur reguler, bukan self declare.
Kenapa Bukan Semata Soal Ukuran Usaha?
Banyak pelaku usaha mengira status mikro atau kecil saja sudah otomatis membuat mereka lolos self declare. Padahal regulasi menitikberatkan pada karakter produk dan prosesnya, bukan semata skala omzet atau jumlah aset usaha. Usaha kecil sekalipun, kalau produknya mengandung bahan berisiko atau prosesnya kompleks, tetap perlu ditelusuri lewat pemeriksaan yang lebih mendalam.
Beda Self Declare dan Jalur Reguler
Supaya lebih mudah dipahami, berikut perbandingan sederhana antara dua jalur sertifikasi halal yang berlaku saat ini.
| Aspek | Self Declare | Jalur Reguler |
|---|---|---|
| Sasaran | Usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah | Usaha di luar kriteria self declare, termasuk produk berisiko lebih tinggi |
| Pemeriksaan kehalalan | Pernyataan pelaku usaha, didampingi Pendamping PPH | Diperiksa dan/atau diuji oleh LPH |
| Pendampingan | Wajib didampingi Pendamping PPH (P3H) | Tidak melalui skema pendampingan yang sama |
| Penerbitan sertifikat | Tetap oleh BPJPH | Tetap oleh BPJPH |
Perlu dicatat, meski jalurnya berbeda, penetapan kehalalan tetap berpijak pada fatwa MUI dan sertifikatnya tetap diterbitkan oleh BPJPH. Perbedaannya ada pada siapa yang memeriksa dan bagaimana prosesnya berjalan, bukan pada lembaga yang mengesahkannya.
Peran Pendamping PPH bagi Usaha Mikro dan Kecil
Salah satu syarat mutlak jalur self declare adalah pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH. Pendamping inilah yang membantu Anda memverifikasi bahan, memetakan titik kritis halal, hingga memastikan pengajuan di SIHALAL diisi dengan benar.
Penting dibedakan: Pendamping PPH berasal dari luar perusahaan dan bertugas mendampingi proses pengajuan. Ini berbeda dari Penyelia Halal, yang justru ditunjuk oleh perusahaan itu sendiri untuk mengawasi jalannya proses produk halal di internal usaha. Keduanya punya peran berbeda meski sama-sama berkaitan dengan kepatuhan halal.
Bila Anda masih bingung membedakan berbagai istilah dan tahapan dalam sertifikasi halal, artikel Halal Itu Mudah bisa jadi titik awal yang ringan untuk memahami alurnya.
Program SEHATI: Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK
Bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria self declare, pemerintah lewat BPJPH menyediakan program SEHATI — Sertifikasi Halal Gratis. Program ini meringankan beban biaya bagi UMK yang ingin mengurus sertifikat halal.
Yang perlu Anda ketahui, kuota program ini terbatas dan dibuka secara berkala, bukan sepanjang tahun tanpa henti. Karena itu, jangan menunda pengajuan begitu Anda yakin usaha Anda memenuhi kriteria self declare. Untuk informasi kuota dan jadwal pembukaan terkini, pantau langsung pengumuman resmi di SIHALAL.
Syarat Administratif yang Menyertai Kriteria Usaha
Selain memenuhi kriteria produk berisiko rendah, bahan jelas halal, dan proses sederhana, ada syarat administratif yang umumnya menyertai pengajuan sertifikat halal bagi UMK, yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha. NIB ini menjadi identitas legalitas usaha Anda di mata negara.
Selain NIB, pelaku usaha juga perlu menyiapkan dan menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) — sistem internal yang memastikan kehalalan produk terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat pengajuan sertifikat. Ini termasuk memetakan titik kritis halal pada bahan dan proses produksi Anda sendiri.
Kalau Anda masih menyandingkan sertifikat halal dengan izin usaha lain seperti PIRT atau izin edar BPOM, ada baiknya membaca Sertifikat Halal vs PIRT: Mana Dulu yang Harus Diurus UMK agar urutan pengurusannya tidak tertukar.
Apa yang Terjadi Bila Usaha Anda Tidak Memenuhi Kriteria Self Declare?
Jika produk Anda mengandung bahan yang belum jelas kehalalannya, atau prosesnya tergolong kompleks, maka meski skala usaha Anda tetap mikro atau kecil, pengajuan sertifikat halal wajib ditempuh lewat jalur reguler dengan pemeriksaan oleh LPH yang terakreditasi. Ini bukan hukuman, melainkan konsekuensi dari tingkat risiko produk itu sendiri.
Jalur reguler memang membutuhkan proses pemeriksaan yang lebih menyeluruh, tapi hasil akhirnya tetap sama: sertifikat halal resmi yang diterbitkan BPJPH. Sertifikat ini berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah, dan wajib diperbarui atau dilaporkan bila ada perubahan bahan di kemudian hari.
Jangan Tunda, Kewajiban Halal Berlaku Bertahap
Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap per kelompok produk, dengan kelompok makanan dan minuman didahulukan, disusul kelompok lain seperti obat, kosmetik, dan barang gunaan pada tahap berikutnya. Tanggal penerapannya sendiri beberapa kali disesuaikan pemerintah, jadi pastikan Anda selalu mengecek pengumuman resmi BPJPH agar tidak salah kira soal batas waktunya.
Untuk memahami lebih dalam soal penundaan dan apa artinya bagi usaha Anda, silakan baca Masa Transisi Wajib Halal UMK: Apa Arti Penundaan bagi Usaha Anda. Anda juga bisa menelusuri kategori produk yang lebih dulu wajib bersertifikat lewat Wajib Halal Oktober 2026: Produk Apa Saja yang Harus Punya Sertifikat Halal & Risiko Jika Terlambat.
Menunggu sampai mendekati tenggat justru berisiko: antrean pengajuan menumpuk, pendamping PPH terbatas waktunya, dan Anda kehilangan kesempatan memanfaatkan kuota SEHATI yang bersifat berkala. Semakin awal Anda memastikan usaha Anda masuk kriteria yang mana, semakin longgar waktu yang Anda miliki untuk menyiapkan seluruh persyaratannya.
Langkah Awal yang Bisa Anda Ambil Sekarang
Sebelum mengajukan sertifikat halal, ada baiknya Anda memetakan dulu tiga hal: skala usaha Anda, tingkat risiko produk, dan kejelasan bahan baku yang dipakai. Dari situ Anda bisa memperkirakan apakah usaha Anda condong ke jalur self declare atau justru perlu bersiap untuk jalur reguler.
Bila Anda masih ragu membedakan sertifikat halal dari dokumen legalitas lain, artikel Beda Sertifikat Halal dan Izin Edar BPOM, Jangan Sampai Tertukar dan Panduan Lengkap Sertifikasi Halal bisa membantu Anda melihat gambaran besarnya sebelum mulai mengisi pengajuan di SIHALAL.
Memahami kriteria usaha mikro kecil halal sejak awal akan membuat proses pengajuan Anda jauh lebih terarah. Anda tidak perlu menebak-nebak sendiri, apalagi sampai salah jalur yang justru membuat waktu dan tenaga Anda terbuang percuma.
Kalau Anda masih bingung menentukan apakah usaha Anda memenuhi kriteria self declare atau perlu jalur reguler, tak perlu dipendam sendiri. Tim pendamping Litera Halal Center siap membantu Anda memetakannya lewat konsultasi halal gratis — sampaikan kondisi usaha Anda, dan kami bantu carikan langkah paling tepat untuk mengurus sertifikat halal Anda.