Kalau Anda sedang mengurus sertifikat halal lewat jalur self declare, ada satu dokumen yang tidak bisa dilewati: surat pernyataan pelaku usaha halal. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administrasi. Isinya adalah pernyataan tanggung jawab Anda sendiri bahwa produk yang dijual benar-benar halal, dan pernyataan itu punya konsekuensi kalau ternyata keliru.
Banyak pelaku usaha mikro dan kecil menganggap surat ini “tinggal isi lalu kirim”. Padahal, apa yang Anda tulis di sana akan diverifikasi, dikaitkan dengan pendampingan dari Pendamping PPH, dan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal Anda oleh BPJPH. Artikel ini membahas tuntas isi, cara menyusun, dan risiko yang perlu Anda pahami sebelum menandatanganinya.
Apa Itu Surat Pernyataan Pelaku Usaha Halal?
Surat pernyataan pelaku usaha halal adalah dokumen resmi berisi pernyataan dari pelaku usaha bahwa produknya menggunakan bahan yang sudah jelas kehalalannya dan diproses dengan cara yang tidak melanggar ketentuan halal. Dokumen ini menjadi salah satu syarat inti pada jalur self declare — jalur pernyataan pelaku usaha yang diperkenalkan lewat perubahan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh UU No. 6 Tahun 2023.
Berbeda dari jalur reguler yang mengandalkan pemeriksaan LPH, jalur self declare mengandalkan pernyataan mandiri pelaku usaha yang diverifikasi oleh Pendamping PPH sebelum diajukan ke BPJPH lewat sistem SIHALAL. Karena itu, isi surat pernyataan harus benar-benar mencerminkan kondisi bahan dan proses produksi Anda, bukan sekadar mengikuti contoh yang beredar.
Perlu dicatat, tidak semua usaha boleh memakai jalur ini. Kalau Anda belum yakin usaha Anda memenuhi syarat, ada baiknya membaca dulu Kriteria Produk yang Boleh Ikut Jalur Self Declare agar tidak salah jalur sejak awal.
Kenapa Surat Pernyataan Pelaku Usaha Halal Dibutuhkan
Jalur self declare dirancang untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi sederhana. Karena tidak melalui pemeriksaan laboratorium seperti jalur reguler, tanggung jawab kebenaran informasi ada di tangan pelaku usaha sendiri — itulah inti dari kata “pernyataan” dalam nama jalur ini.
Surat pernyataan berfungsi sebagai dasar hukum bahwa Anda, sebagai pemilik usaha, sudah memahami dan menjamin bahan serta proses produksi Anda. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan rangkaian proses ini, termasuk verifikasi dari Pendamping PPH yang mendampingi Anda. Karena itu, surat ini bukan formalitas, melainkan komitmen tertulis yang bisa ditelusuri kembali kapan saja.
Isi Wajib Surat Pernyataan Pelaku Usaha Halal
Meski format detailnya mengikuti template resmi di SIHALAL, secara umum surat pernyataan pelaku usaha halal memuat beberapa unsur berikut:
- Identitas pelaku usaha — nama pemilik, nama usaha, dan alamat, biasanya dilengkapi NIB sebagai identitas legalitas usaha.
- Identitas produk — nama produk, jenis, dan daftar bahan yang digunakan.
- Pernyataan kehalalan bahan — pernyataan bahwa seluruh bahan yang dipakai sudah jelas kehalalannya dan tidak berasal dari sumber yang meragukan.
- Pernyataan proses produksi — pernyataan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang tidak mencampurkan atau mengontaminasi produk dengan bahan tidak halal.
- Kesediaan didampingi Pendamping PPH — pengakuan bahwa proses ini didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal yang terdaftar di LP3H dan BPJPH.
- Tanda tangan dan tanggung jawab pribadi — pernyataan bahwa isi surat adalah benar dan pelaku usaha bersedia bertanggung jawab bila di kemudian hari terbukti tidak sesuai.
Agar tidak ada bahan yang terlewat dari pernyataan Anda, penting mengenali dulu mana bahan yang tergolong aman. Anda bisa memeriksa Daftar Bahan Tidak Berisiko: Kunci Lolos Jalur Self Declare sebelum mengisi bagian ini.
Kaitan Surat Pernyataan dengan Titik Kritis Halal
Sebelum menandatangani surat pernyataan, Anda perlu memeriksa titik kritis halal pada produk Anda — yaitu tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk menjadi tidak halal. Contohnya bahan turunan hewani yang sumbernya tidak jelas, kandungan alkohol tertentu, atau risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal di dapur produksi.
Kalau Anda menyatakan produk halal padahal ada titik kritis yang belum diperiksa dengan cermat, pernyataan itu berpotensi keliru — bukan karena sengaja berbohong, tapi karena kurang teliti. Di sinilah peran Pendamping PPH menjadi penting: mereka membantu Anda mengidentifikasi titik kritis ini sebelum surat pernyataan diajukan.
Siapa yang Menandatangani dan Siapa yang Mendampingi
Surat pernyataan ditandatangani oleh pelaku usaha sendiri, sebagai pemilik tanggung jawab utama atas kebenaran isi pernyataan. Namun proses ini tidak berjalan sendirian — pelaku usaha wajib didampingi oleh Pendamping PPH yang terdaftar melalui LP3H dan BPJPH.
Perlu dibedakan antara Pendamping PPH dan Penyelia Halal. Pendamping PPH berasal dari luar perusahaan dan mendampingi proses pengajuan self declare, sementara Penyelia Halal adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan sendiri untuk mengawasi proses produk halal secara internal. Keduanya punya peran berbeda meski sama-sama berkaitan dengan penjaminan produk halal.
Cara Mengajukan Surat Pernyataan Pelaku Usaha Halal
Secara umum, proses pengajuan surat pernyataan pelaku usaha halal berjalan lewat tahapan berikut:
- Pelaku usaha menyiapkan data usaha, NIB, dan daftar bahan/proses produksi.
- Pendamping PPH melakukan verifikasi lapangan atau wawancara terkait bahan dan proses produksi.
- Surat pernyataan disusun berdasarkan hasil verifikasi tersebut, lalu ditandatangani pelaku usaha.
- Pendamping PPH mengunggah dokumen dan mengajukan permohonan melalui sistem SIHALAL.
- BPJPH memproses pengajuan dan menerbitkan sertifikat halal bila seluruh syarat terpenuhi.
Sebelum sampai ke tahap ini, ada baiknya Anda memastikan seluruh berkas pendukung sudah lengkap. Ceklisnya bisa Anda simak di Dokumen Persyaratan Self Declare: Ceklis Lengkap Sebelum Daftar supaya proses tidak bolak-balik karena berkas kurang.
Konsekuensi Jika Isi Surat Pernyataan Tidak Sesuai Kenyataan
Karena jalur self declare mengandalkan kejujuran pelaku usaha, isi surat pernyataan yang tidak sesuai kenyataan bukan perkara sepele. Beberapa risiko yang perlu Anda pahami:
- Sertifikat halal bisa ditinjau ulang atau dicabut bila di kemudian hari terbukti bahan atau proses produksi tidak sesuai dengan yang dinyatakan.
- Kepercayaan konsumen menurun — label halal yang tercantum pada produk menjadi tidak sesuai fakta, dan ini merugikan reputasi usaha Anda sendiri.
- Tanggung jawab hukum tetap melekat pada pelaku usaha sebagai pihak yang menandatangani pernyataan, sesuai ketentuan dalam UU JPH.
Karena besaran sanksi dan ketentuan turunannya diatur terpisah dan dapat berubah, sebaiknya Anda mengecek langsung informasi resmi terbaru di SIHALAL atau berkonsultasi dengan pendamping, alih-alih berpegang pada angka yang belum tentu akurat.
Untuk menghindari risiko ini, langkah paling aman adalah memastikan sejak awal bahwa surat pernyataan disusun berdasarkan kondisi bahan dan proses produksi yang sebenarnya — bukan sekadar menyalin contoh dari usaha lain. Kejujuran di tahap ini justru melindungi usaha Anda dalam jangka panjang.
Perbedaan Surat Pernyataan pada Self Declare dan Jalur Reguler
Pada jalur reguler, kehalalan produk diperiksa oleh LPH dan ditetapkan lewat sidang fatwa MUI sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat. Surat pernyataan pelaku usaha tetap ada sebagai bagian dari kelengkapan dokumen, tapi bobot pembuktiannya lebih banyak ditopang oleh hasil pemeriksaan laboratorium dan sidang fatwa.
Kalau Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana fatwa MUI dan BPJPH bekerja bersama dalam proses ini, silakan baca Peran Fatwa MUI dalam Alur Sertifikasi Halal Setelah Era BPJPH. Sementara pada jalur self declare, surat pernyataan pelaku usaha menjadi tumpuan utama karena tidak ada pemeriksaan laboratorium — itulah kenapa isinya harus benar-benar akurat sejak awal.
Tips Menyusun Surat Pernyataan Pelaku Usaha Halal yang Akurat
Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan sebelum menandatangani surat pernyataan:
- Buat daftar lengkap seluruh bahan baku, termasuk bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, dan perisa.
- Diskusikan setiap bahan yang Anda ragukan asal-usulnya dengan Pendamping PPH sebelum mengisi pernyataan.
- Pastikan area produksi tidak bercampur dengan bahan atau produk non-halal.
- Simpan bukti pembelian bahan sebagai dokumentasi pendukung pernyataan Anda.
- Jangan terburu-buru menandatangani sebelum seluruh titik kritis halal pada produk Anda diperiksa.
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang Anda susun dan jalankan secara berkelanjutan juga membantu menjaga agar pernyataan yang sudah dibuat tetap relevan, terutama bila suatu saat ada perubahan bahan atau proses produksi yang wajib dilaporkan.
Kapan Sebaiknya Anda Meminta Pendampingan
Kalau Anda masih ragu apakah usaha Anda memenuhi syarat self declare, atau bingung menghitung skala usaha untuk menentukan jalur yang tepat, sebaiknya jangan mengisi surat pernyataan sendirian. Batas skala usaha untuk self declare punya perhitungannya sendiri, dan Anda bisa mempelajarinya lebih dulu di Batas Omzet Self Declare Halal dan Cara Menghitungnya.
Begitu juga bila usaha Anda berjualan secara keliling atau di pasar tradisional, ada pertimbangan tersendiri yang bisa Anda simak di Pedagang Keliling dan Pasar Tradisional: Bagaimana Aturan Halalnya. Semakin jelas posisi usaha Anda, semakin akurat pula surat pernyataan yang akan Anda buat.
Menyusun surat pernyataan pelaku usaha halal memang bukan sekadar mengisi formulir. Ini adalah momen Anda memastikan usaha yang dirintis dengan susah payah benar-benar berjalan sesuai jaminan produk halal, sekaligus melindungi diri dari risiko di kemudian hari. Kalau Anda masih ragu memulai atau bingung mana yang perlu diperiksa lebih dulu, tidak ada salahnya berdiskusi dengan pendamping berpengalaman. Anda bisa memanfaatkan konsultasi halal gratis bersama pendamping Litera Halal Center untuk memastikan setiap langkah pengajuan sertifikat halal Anda berjalan tepat sejak awal.