Sanksi Halal 2026 | Portal Edukasi Interaktif HaloHalal

Informasi Regulasi 2026

Waspada Sanksi Wajib Halal Oktober 2026

"Sanksi tidak punya sertifikat halal 2026 adalah tindakan penegakan hukum administratif dan pidana berdasarkan PP No. 42/2024. Melewati batas 17 Oktober 2026, pelaku usaha menghadapi penarikan produk, denda hingga Rp2 Miliar, hingga pidana penjara 5 tahun bagi pemalsuan label."

Denda Maksimal

Rp2 Miliar

Batas Waktu UMK

17 Okt 2026

Ancaman Pidana

5 Tahun

Analisis Risiko Penundaan

Visualisasi perbandingan dampak finansial antar level sanksi.

Hierarki Penegakan Hukum Halal

Memahami tahapan sanksi yang akan diterapkan oleh Satgas Pengawasan BPJPH mulai Oktober 2026. Jangan biarkan bisnis Anda berhenti di tengah jalan.

Peringatan Tertulis

Langkah awal berupa teguran resmi dengan batas waktu pendaftaran di portal SIHALAL.

Administratif Ringan

Penarikan Barang

Produk dipaksa ditarik dari pasar. Seluruh biaya logistik dan kerugian ditanggung penuh oleh produsen.

Administratif Sedang

Denda & Pencabutan

Denda maksimal Rp2 Miliar atau pencabutan izin edar (BPOM/PIRT) serta izin operasional usaha.

Administratif Berat

⚠️ Sanksi Pidana: Kasus Khusus

Sanksi ini tidak hanya masalah administrasi, tapi menyasar integritas. Berlaku bagi pemalsu logo atau mereka yang sengaja tidak menjaga kehalalan setelah bersertifikat.

Pidana Penjara

Maks. 5 Tahun

Denda Pidana

Maks. Rp2 Miliar

Cek Kelayakan Sertifikasi Gratis (SEHATI)

Cari tahu apakah Anda bisa mendaftar lewat jalur Self-Declare atau Reguler.

1. Apakah Omset Tahunan Anda di bawah Rp500 Juta?

2. Apakah bahan produk Anda berisiko rendah (non-sembelihan)?

3. Apakah proses produksi dilakukan secara sederhana (manual/semi-oto)?

Langkah Pendaftaran SIHALAL

"Tahun 2026 adalah tahunnya halal. Kami masif melakukan sosialisasi di 2.183 titik seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal." — Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Buat Akun NIB & SIHALAL

Pastikan NIB aktif dan daftar di ptsp.halal.go.id

Pilih Jalur (SEHATI/Reguler)

Sesuaikan dengan hasil pengecekan kelayakan Anda.

Verifikasi Pendamping PPH

Petugas akan memeriksa bahan dan proses produksi Anda.

Penerbitan Sertifikat

Sidang Fatwa MUI selesai, sertifikat terbit secara digital (Permanen).

Distribusi Produk Wajib Halal

Makanan & Minuman (Prioritas Utama)
Bahan Baku & Penolong
Jasa Penyembelihan (Hilir Keamanan)