Proses dan Biaya Pengajuan Sertifikat Halal

Proses dan Biaya Pengajuan Sertifikat Halal

Blog·

Analisis Komparatif Jalur Sertifikasi Halal: Reguler vs Self-Declare (SEHATI)

Untuk mendaftarkan sertifikat halal melalui sistem SIHALAL (ptsp.halal.go.id), pelaku usaha harus memilih salah satu dari dua jalur utama. Pemilihan jalur ini tidaklah bebas, melainkan ditentukan oleh skala usaha, jenis produk, dan kompleksitas proses produksinya.

1. Perbandingan Jalur Reguler vs Self-Declare

Berikut adalah tabel perbedaan mendasar antara kedua skema:

Aspek Perbedaan Jalur Reguler (Berbayar) Jalur Self-Declare (SEHATI – Gratis)
Skala Pelaku Usaha Terbuka untuk seluruh skala usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar, Luar Negeri). Khusus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria tertentu.
Kriteria Produk Produk berisiko, mengandung bahan hewani (sembelihan), olahan hewan, atau teknologi tinggi. Produk berisiko rendah, proses sederhana, tidak mengandung hewan sembelihan, bahan baku masuk positive list.
Tenaga Pemeriksa Diaudit secara fisik oleh Auditor Halal profesional dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Diverifikasi dan divalidasi dokumen/proses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH).
Komponen Biaya Pelaku usaha membayar biaya pendaftaran (BPJPH) dan biaya audit (LPH). Gratis (Rp0), dibiayai negara melalui kuota program SEHATI dari BPJPH.
Penetapan Halal Melalui Sidang Fatwa MUI. Melalui Komite Fatwa Produk Halal (Komite Fatwa).

2. Estimasi Waktu Proses Masing-Masing Jalur

Secara regulasi, BPJPH menargetkan proses sertifikasi halal berlangsung efisien. Namun, estimasi waktu di bawah ini sangat bergantung pada kecepatan pelaku usaha merespons permintaan dokumen dan ketersediaan jadwal auditor/pendamping.

  • Estimasi Jalur Self-Declare (SEHATI): Rata-rata berkisar 12 hingga 21 hari kerja. Karena prosesnya mengandalkan verifikasi dokumen oleh Pendamping PPH dan penetapan melalui Komite Fatwa, jalur ini umumnya bisa lebih cepat daripada jalur reguler, asalkan pelaku usaha proaktif dalam melengkapi data di SIHALAL.

  • Estimasi Jalur Reguler: Rata-rata berkisar 21 hingga 30 hari kerja (bisa lebih lama untuk produk kompleks). Alur reguler melibatkan tahapan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pembayaran tagihan, penjadwalan audit lapangan oleh LPH, pelaksanaan audit, penulisan laporan audit, sidang fatwa MUI, dan terakhir penerbitan sertifikat.

3. Rincian Biaya Jalur Reguler (Berbayar)

Jika Anda harus menempuh jalur reguler, terdapat dua komponen biaya utama yang harus disiapkan. Biaya ini dibayarkan ke kas negara (via Virtual Account) dan ke LPH yang dipilih.

A. Biaya Layanan BPJPH (Pendaftaran & Penetapan) Komponen biaya ini bersifat tetap berdasarkan skala usaha dan jenis permohonan. (Sumber: Keputusan Kepala BPJPH).

Skala Usaha Biaya Sertifikat Baru Biaya Perpanjangan
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Rp300.000 Rp200.000
Usaha Menengah Rp5.000.000 Rp2.400.000
Usaha Besar/Luar Negeri Rp12.500.000 Rp5.000.000

B. Biaya Audit/Pemeriksaan LPH (Variabel) Biaya ini dibayarkan kepada LPH yang Anda pilih (misalnya: LPPOM MUI, Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dll.). Nominalnya bervariasi tergantung pada:

  • Kompleksitas produk (jumlah jenis bahan).

  • Jumlah lokasi produksi yang diaudit.

  • Skala usaha.

  • Biaya transportasi dan akomodasi tim audit (untuk auditor dari luar kota).

Rincian Estimasi Biaya LPH (Untuk Usaha Mikro & Kecil):

  • Minimal: Mulai dari Rp350.000.

  • Estimasi Total (Pendaftaran + LPH Minimal + Biaya Fatwa Rp50rb): Mulai dari Rp700.000.

Catatan: Untuk Usaha Menengah dan Besar, biaya LPH sangat bervariasi dan dapat mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah tergantung kompleksitas audit.

4. Tips Mempercepat Proses Verifikasi di SIHALAL

Pelaku usaha dapat meminimalkan waktu tunggu dengan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pendaftaran dimulai.

  1. Siapkan Dokumen Legalitas Dasar: Pastikan Anda memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) aktif yang sesuai dengan bidang usaha Anda, serta NPWP.

  2. Lakukan Audit Mandiri Bahan Baku: Sebelum membuka akun SIHALAL, catat semua bahan baku, bumbu, bahan penolong, beserta supplier-nya. Kumpulkan sertifikat halal atau bukti ID halal untuk setiap bahan. Penggunaan bahan baku yang sudah klir halal akan sangat mempercepat validasi oleh sistem dan LPH/Pendamping.

  3. Pelajari Manual Book SIHALAL: Unduh dan pelajari manual book penggunaan SIHALAL agar Anda tidak bingung saat mengisi formulir online dan mengunggah dokumen.

  4. Selesaikan Dokumen SJPH: Persiapkan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara lengkap dan ditandatangani. SJPH adalah jantung konsistensi halal di usaha Anda.

  5. Ikuti Pelatihan: Untuk penanggung jawab halal di perusahaan, disarankan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal untuk meminimalkan kesalahan saat audit lapangan.

  6. Pilih Jalur yang Tepat: Jangan mencoba mendaftar self-declare jika produk Anda mengandung daging sembelihan. Kesalahan memilih jalur akan membuat pendaftaran Anda ditolak setelah proses verifikasi, dan Anda harus mulai dari awal lagi di jalur reguler.

Semoga rincian komprehensif ini bermanfaat bagi Anda dalam menyusun panduan Wajib Halal 2026.

Pos Terkait